JAKARTA-: Hari Keluarga Nasional ke-14 akan digunakan sebagai momentum untuk menaikkan target kesertaan program Keluarga Berencana (KB) sebesar satu persen per tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta, Rabu (20/6), dalam acara sosialisasi peringatan Hari Keluarga Nasional XIV. Peringatan akan dilakukan pada 29 Juni 2007 di Ambon, Maluku.

Menurut Sugiri, lima tahun terakhir tingkat kesertaan pada program KB baru mencapai 0,5 persen per tahun dari target satu persen. "Dengan tingkat kesertaan satu persen, skenarionya pada 2015 penduduk Indonesia berjumlah 237 sampai 240 juta," kata Sugiri.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Lalu Sudarmadi menambahkan saat ini 6 dari 10 keluarga Indonesia telah menjadi peserta KB. Tetapi kesertaan ini harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan perhitungan BKKBN yang dipaparkannya, pada 2015, jika kesertaan KB naik 1 persen per tahunnya maka jumlah penduduk akan mencapai 237,8 juta. "Kalau konstan kesertaan KB-nya, maka jumlah penduduk pada 2015 akan mencapai 256 juta," ujar Lalu.

Jika ada penurunan kesertaan sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada 2015 nanti penduduk Indonesia akan mencapai 264 juta.

Tetapi, tren yang dicatat oleh BKKBN, keikutsertaan KB hanya meningkat 0,5 persen per tahun. "Ini berarti pada 2015 penduduk kita akan lebih dari 237,8 juta," ujar Lalu.

Tingginya jumlah penduduk akan berdampak pada menurunnya kualitas manusia yang dibangun oleh negara.

Sugiri juga menekankan perlunya peningkatan jumlah lelaki pengguna alat KB. Saat ini, lelaki pengguna hanya 1,3 persen dari sekitar 30 juta total pengguna. Pada 2009, diharapkan 4,5 persen dari total pengguna adalah laki-laki.

Peringatan Hari Keluarga Nasional juga diharapkan akan menjadi titik awal terpadunya layanan KB untuk masyarakat miskin. Lalu menambahkan penyediaan alat dan pelayanan KB untuk masyarakat miskin sudah ditanggung sepenuhnya oleh Askeskin.

Tetapi, Sugiri mengingatkan bahwa harus ada layanan bagi mereka yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tapi tidak mampu membiayai pemasangan alat dan pelayanan KB.

"Mereka yang tidak miskin, tidak kaya. Kebutuhan sehari-hari tercukupi, tapi untuk insersi saja sampai Rp200 ribu. Kalau mereka tidak mampu, bagaimana?" katanya.

Sugiri juga mengatakan, idealnya, setiap daerah menyisihkan 10 sampai 15 persen anggaran kesehatannya untuk penyediaan alat dan pelayanan KB. "Tapi ini masih hitungan kasar," katanya.

Saat ini, BKKBN tengah melakukan roadshow di daerah untuk merevitalisasi program KB. Pemerintah daerah, menurut Sugiri, memberikan komitmen yang berbeda-beda untuk menggalakkan kembali program KB.

"Ada yang jadi dinas sendiri, ada yang cuma kantor, ada malah yang di-merger sama dinas lain," katanya.

Kesuksesan roadshow ini, menurut Sugiri, akan terlihat dari jumlah kantor BKKB di daerah yang kemudian bergeser jadi dinas tersendiri pascasosialisasi.