|
90% Produk Makanan Tak Terawasi |
|
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Thursday, 14 June 2007 |
Lebih dari 90% produk obat-obatan, kosmetika, dan makanan yang beredar di tengah masyarakat luput dari pengawasan pemerintah. Hal ini disebabkan minimnya peralatan dan infrastruktur Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
JAKARTA – “Hingga saat ini, BPOM hanya mampu mengawasi 6,5% dari 80 ribu item produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, kemarin.
Padahal, BPOM seharusnya mampu mengawasi secara reguler, guna mencegah beredarnya obat dan makanan yang kandungannya dapat merugikan kesehatan konsumen. Alhasil, sampai sekarang masih banyak laporan mengenai beredarnya obat dan makanan yang tidak sehat dan palsu.
“Meskipun produk-produk obat dan makanan tersebut sebelum dilempar ke pasar sudah melalui pemeriksaan,secara berkala seharusnya dilakukan pemeriksaan guna mengontrol tidak ada zat kimia berbahaya,”tuturnya.
Karena itu, lanjut dia, lembaga yang bertanggung jawab terhadap peredaran obat dan makanan sehat ini sedang mengajukan anggaran ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp440 miliar untuk memperbaiki fasilitas laboratoriumnya. Produk yang akan diawasi tidak hanya buatan domestik yang akan dipasarkan di dalam negeri,juga produk yang akan dijual ke luar negeri.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Lily Sulistyowati menambahkan, kelengkapan laboratorium BPOM yang ada di Jakarta (Pusat) memang sudah dianggap memadai.Namun,Balai POM yang ada di daerah, peralatan dan infrastrukturnya masih sekadar ada. Dengan demikian, sangat sulit bagi mereka untuk mengontrol beredarnya obat dan makanan yang tak layak konsumsi.
Mengingat keterbatasan anggaran, jelas dia, rencananya pembenahan laboratorium ini dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme per wilayah atau sistem regional. Dengan demikian, pada suatu wilayah akan ada pusat laboratorium pemeriksaan produk yang peralatannya memadai. Lily mengakui hingga saat ini belum semua produk obat dan makanan yang mampu dijangkau BPOM.
Bahkan,untuk mengontrol produk yang dihasilkan industri kecil,seperti jajanan anak yang dijual di sekolah-sekolah. “Ironisnya, kelemahan industri kecil biasanya tidak memperhatikan takaran dan racikan bahan tambahan pangan yang sehat,”ujarnya.
Tidak jarang, tutur dia, demi menarik minat anak-anak,makanan tersebut diberi warna mencolok, tanpa mempertimbangkan apakah pewarna itu aman atau tidak untuk dikonsumsi. “Kita kan enggak bisa melarang orang mencari nafkah. Apalagi, mereka biasanya dari kalangan orang kurang mampu. Untuk itu, BPOM melakukan tindakan pencegahan dengan menerbitkan sebuah buku pedoman untuk jajan sekolah,”paparnya.
Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Ida Marinda Loenggana membenarkan bahwa kinerja BPOM memang belum optimal. Ini terbukti masih banyak ditemukan beredarnya makanan impor ilegal yang belum teregistrasi. Bahkan, tambah dia, di hipermarket besar yang target pasarnya masyarakat kalangan menengah ke atas masih banyak ditemui produk impor dan lokal yang tak aman.
Meskipun produk itu mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan kandungannya secara jelas. Namun, hal itu bukan berarti tidak perlu dilakukan pemeriksaan ketat. Menurut Ida,minimnya tenaga dan peralatan memang menjadi kendala mereka melakukan pengawasan. Namun, jangan dijadikan pembenaran beredarnya produk tak aman konsumsi. Semestinya, BPOM lebih berkoordinasi dengan Direktorat Bea dan Cukai dan Departemen Perdagangan
|
|
Terakhir diperbaharui ( Monday, 28 July 2008 )
|
