BENGKULU, KAMIS - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tidak bisa dibubarkan karena pembentukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan merupakan "permintaan" Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Pernyataan itu disampaikan Erna, menanggapi adanya tuntutan dari kalangan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini mendampingi pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS yang menuntut pemerintah Provinsi Bengkulu membubarkan KPA karena dinilai tidak memiliki program jelas untuk memberantas penyebaran penyakit itu.

"KPA itu dibentuk berdasarkan Keppres, dan pembentukannya karena ada tuntutan dari WHO serta dunia internasional," katanya. Menurut dia, kalaupun pemerintah Provinsi Bengkulu tidak membentuk KPA atau membubarkan yang telah ada, maka pasti akan ada lembaga serupa bentukan dunia di daerah ini.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu membentuk KPA karena sangat peduli terhadap pemberantasan HIV/AIDS, dan karena itu juga ketuanya langsung dijabat oleh Gubernur Agusrin Maryono Najamuddin.

Terkait tuduhan KPA Bengkulu tidak memiliki program jelas, menurut dia, itu tidak benar. Banyak hal yang telah dilakukan institusi tersebut dalam rangka penanggulangan AIDS dan membantu para penderitanya.

"Kita sudah banyak melakukan kegiatan penanggulangan dan penanganan terhadap penderita AIDS, namun memang tidak semua yang telah dilaksanakan dipublikasikan," katanya.

Salah satu contoh konkret yang dilakukan KPA, kata dia, kini sedang berusaha mencarikan dana bantuan bagi NS (28) penderita yang kini sedang dirawat intensif di RSUD M Yunus, dan perlu segera menjalani operasi usus buntu karena virus telah menggumpal di ususnya.

Sebelumnya, saat memperingati Hari AIDS sedunia, mahasiswa dan LSM peduli HIV/AIDS yakni Jaringan Orang Terinfeksi HIV (Jothi) Bengkulu, Kipas (Kantong Komunitas Pengguna Napza), Layanan Komunitas (Layak) dan PKNI (Persaudaraan Keluarga Napza Indonesia) menuntut agar KPA Provinsi Bengkulu dibubarkan.

Direktur Layak, Merly Yuanda mengatakan KPA sebagai lembaga yang mestinya fokus pada penanggulangan AIDS, justru tidak memiliki kejelasan. Selain tidak ada anggaran juga tidak ada program yang terarah sehingga proses penanggulangan AIDS tidak nampak, untuk itu kata dia lebih baik lembaga tersebut dibubarkan, katanya. "Lebih baik lembaga ini dibubarkan karena tidak berfungsi sebagaimana semestinya," ujarnya./Antara