MEDAN – Status BLU yang dituntut RSU Pirngadi Medan menimbulkan polemik. Perubahan status membuat tarif berobat pun bakal meroket.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulfan mengatakan belum saatnya status RSU Pirngadi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), meski dengan dalih peningkatan pelayanan kesehatan. ”Kalau jadi BLU, maka usaha yang dikelolanya hanya bertujuan profit oriented saja, dan tidak menjalankan fungsi sosialnya,” ucapnya saat meninjau RSU Pirngadi,kemarin.

Menurut dia, tarif berobat di RSU Pirngadi selama ini ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) yang disetujui DPRD Medan. Jika dibentuk BLU,maka pihak rumah sakit bebas untuk menentukan tarif berobat. Selain itu, Zulfan juga berpendapat kondisi ekonomi warga Medan yang masih banyak di bawah standar kelayakan. Artinya, warga akan sangat terbebani jika RSU Pirngadi berubah BLU.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSU Pirngadi Medan Syahrial R Anas mengatakan, pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan perubahan status. ”Manajemen BLU sebenarnya sudah kami jalankan saat ini, sekarang kami sebenarnya hanya tinggal menunggu keputusannya saja,”ucapnya,kemarin.

Dia mengatakan, penerapan status BLU yang nantinya ditetapkan tidak akan mengubah RSU Pirngadi menjadi rumah sakit yang profit oriented. ”Pelayanan kesehatan bagi warga miskin tetap seperti sebelumnya, hanya pengelolaan keuangan lebih terbuka,”jelasnya.

”Cobalah bayangkan tarif untuk pasien kelas III Rp12.500 per hari, mana mungkin kami bisa memenuhi kebutuhan lainnya, apa cukup untuk obat, makan pasien tiga kali sehari, dan biaya ruangan,sementara kami tidak diberi subsidi operasional oleh pemko. Akibatnya, kami tidak bisa meningkatkan pelayanan,” paparnya lagi.

Kepala Dinas Kesehatan Medan Umar Zein menilai ada nilai positif yang bisa dicapai dengan penetapan BLU pada rumah sakit daerah saat ini. ”Rumah sakit dapat melakukan pola keuangan sendiri yang tujuannya untuk peningkatan pelayanan keuangan dan kinerjanya,” ucapnya.

Selain itu, keuntungan jangka panjang yang dihasilkan dari penetapan BLU tersebut adalah rumah sakit bisa membuat business plan, dengan asetnya tidak lepas dan dipisahkan dari kekayaan negara.

”Program lebih terukur, tetap milik negara semua asetnya,”jelasnya. Sementara pengamat sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rudianto, menilai penetapan BLU memang bermanfaat bagi rumah sakit untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, tapi hendaknya diawasi oleh sebuah badan pengawas.